Beranda Nasional Politisi Muda PKB Sebut Anies Baswedan Kena Sindrom Thanos

Politisi Muda PKB Sebut Anies Baswedan Kena Sindrom Thanos

176
0
Politisi Muda PKB Sebut Anies Baswedan Kena Sindrom Thanos
Politisi Muda PKB Sebut Anies Baswedan Kena Sindrom Thanos

Juru Bicara Muda Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Dira Martamin membantah pernyataan Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang menuding pemerintahan kerap mematikan kritik. Bahkan Dira menyindir keras Anies Baswedan sebagai orang yang terkena sindrom Thanos.

Sindrom ini menggambarkan kepribadian seseorang yang selalu merasa dirinya paling hebat dan paling benar. Nama Thanos diambil dari karakter penjahat Marvel Comics yang ingin melenyapkan separuh populasi alam semesta.

“Pernyataan Anies menunjukan bahwa dia tengah terjangkit sindrom Thanos. Merasa apa yang dilakukan paling hebat dan paling benar. Sehingga menuding pemerintahan antikritik,” ujar Dira di Jakarta.

Menurut Dira, pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat terbuka dengan kritik. Bahkan, pada awal tahun 2021, kata dia, tepatnya bulan Februari, Jokowi meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah.

“Pemerintah sangat terbuka dengan kritik. Justru pernyataan Anies yang mengklaim sering mendapatkan kritik yang akhirnya kritik tersebut harus dijawab satu per satu saat menjabat Gubernur DKI Jakarta menunjukan bahwa ia merasa paling hebat. Padahal, apa yang dilakukan Anies sudah lebih dulu dilakukan pemerintah. Anies terlalu banyak mengklaim,” jelas dia.

READ  Partai Nasdem Sebut Elektabilitas Anies Baswedan Stabil

Dira berkata, awal November 2021 saat mantan wakil ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi pernah menanyakan kenapa oposisi saat ini lemah.

“Itu menunjukkan bahwa pemerintah ingin dikritik. Pemerintah ingin memiliki lawan tanding yang seimbang. Ingin oposisi kuat, ingin mendapatkan masukan dari oposisi,” ucapnya.

Dira menegaskan, pemerintah paham betul bahwa kritik itu sesungguhnya edukasi publik. Tentu selama kritik tersebut faktual, selama tidak menyebarkan kebohongan dan kebencian.

“Buktinya, masyarakat masih bisa memberikan kritik secara terbuka, dan Pak Jokowi sendiri terbuka untuk itu. Secara umum pemerintah masih memberi ruang yang luas untuk kritik,” pungkas Dira.